JAKARTA – Wacana penambahan nomenklatur kementerian ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berubah jadi 40 pos dikritik oleh Pengamat kebijakan pemerintah Ikrar Nusa Bakti. Menurut Ikrar, penambahan nomenklatur kementerian bisa jadi memproduksi bengkak postur APBN.
Ia pun menilai, penambahan pos kementerian tiada akan efektif untuk menjalankan roda pemerintahan. “Tambah menteri, tambah biaya, tambah rumah jabatan, tambah mobil dinas. Persoalan bangsa enggak selesai-selesai lalu belaka bagi-bagi kekuasaan lalu jabatan,” kata Ikrar ketika dihubungi, Hari Sabtu (11/5/2024).
Ikrar pun membandingkan postur kabinet Nusantara dengan Amerika Serikat (AS). Ia mengungkapkan, jumlah agregat menteri pada negeri Paman Sam itu tak tambahan dari 15 kementerian.
“AS yang mana penduduknya lebih tinggi berbagai daripada Negara Indonesia semata-mata punya 14 atau 15 departemen/kementerian. Kesulitan Amerika Serikat sebagai negara adidaya sangat lebih lanjut kompleks ketimbang Indonesia,” pungkasnya.
Sebelumnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyentil wacana Kabinet Prabowo-Gibran yang dimaksud akan diisi oleh 40 menteri. Dia mengemukakan hal ini bukanlah kabinet kerja, namun politis.
“Itu artinya bukanlah lagi kabinet kerja namanya, zaken kabinet namanya. Tapi kabinet yang mana sangat politis. Kalau hanya sekali untuk akomodir, berarti lebih besar politis,” ujar JK usai hadir di acara Halalbihalal MUI di Grand Sahid, Jakarta, Selasa (7/5/2024).
Artikel ini disadur dari Rencana 40 Menteri Kabinet Prabowo-Gibran Dikritik, Pengamat Bandingkan dengan Amerika Serikat
