Teknologi

Pakar: pemerintahan perlu pastikan tak ada uang taruhan di gim

19
×

Pakar: pemerintahan perlu pastikan tak ada uang taruhan di gim

Sebarkan artikel ini
Pakar: pemerintahan diperlukan pastikan tak ada uang taruhan dalam gim

DKI Jakarta – Pakar Hukum Universitas Trisakti menyatakan bahwa pemerintah harus menegaskan tiada ada keterlibatan uang di gim simulasi seperti permainan kartu yang tersebut dijadikan sebagai taruhan oleh masyarakat.

“Adanya regulasi yang mana menetapkan usia minimal 18 tahun untuk bermain gim dengan unsur taruhan, tanpa keterlibatan uang, adalah langkah yang tersebut penting. Namun, yang digunakan paling krusial adalah menjamin bahwa bukan ada keterlibatan uang dan juga bahwa permainan yang disebutkan tak melanggar norma sosial, agama, dan juga kesusilaan yang digunakan berlaku,” kata Prof Trubus Rahadiansah pada Jakarta, Selasa.

Menanggapi adanya peluang judi online dengan gim simulasi, Trubus menuturkan bila negara butuh jaminan usia untuk menghindari remaja bermain gim yang dimaksud tidaklah sesuai. Dengan catatan pengawasan harus dikerjakan secara ketat untuk mengurangi penyalahgunaan, baik oleh pemain maupun platform digital penyedia.

Ia menunjukkan pada perkara Higgs Games Island (HGI) misalnya. Fitur "Kirim" HGI telah terjadi disalahgunakan oleh beberapa individu dengan niat buruk, yang mengakibatkan pemblokiran gim tersebut.

Namun, sesuai arahan Kementerian Komunikasi lalu Informatika (Kemenkominfo), HGI sudah pernah menghapus ciri yang dimaksud pada wilayah Tanah Air lalu membatasi IP Tanah Air pada versi globalnya. Tindakan ini menunjukkan komitmen HGI untuk berubah menjadi media mini-game yang dimaksud legal kemudian beragam di dalam Indonesia.

Menurutnya, langkah yang diambil pembuat gim itu tidaklah melanggar aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah. Walaupun gim itu menampilkan aktivitas permainan yang mana bersifat simulasi kartu, tetapi tiada menggunakan alat pembayaran yang dimaksud sah, mata uang asing, uang elektronik, atau aset digital yang dapat diperdagangkan sehingga kekal dapat diakses oleh pengguna sesuai ketentuan yang berlaku.

“Peraturan ini sangat baik dan juga penting untuk memberikan batasan yang tersebut jelas antara platform digital judi online juga gim simulasi kartu. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan komunitas dapat menyadari perbedaannya lalu bukan mengalami keterhambatan pada aktivitas perjudian,” ujarnya.

Psikolog sekaligus Dosen Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Wahyu Aulizalsini A, M.Psi menambahkan, apabila bermain gim online miliki banyak kegunaan seperti mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengempiskan stres apabila dimainkan dengan santai juga dinikmati, juga melatih keterampilan teknologi.

Namun di era digital yang digunakan makin masif, mengontrol diri ke berada dalam era digital yang mana berperan amat pesat amat dibutuhkan agar menghindari timbulnya rasa kecanduan kemudian menimbulkan individu tetap disiplin.

“Sejatinya, gim diciptakan untuk bersenang-senang saja. Oleh dikarenakan itu, penting bagi kita untuk menikmati kegunaan positif dari bermain gim sambil masih menjaga kontrol diri agar terhindar dari kecanduan, juga terus-menerus mematuhi peraturan dengan memainkan gim sesuai usia yang mana diatur,” kata dia.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah terjadi melakukan tindakan proaktif dengan memblokir sekitar 1,5 jt portal terkait perjudian sejak Juli 2022 hingga Maret 2024. Selain itu, pemerintah telah terjadi menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi serta Informatika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Gim.

Peraturan ini bertujuan untuk mengklasifikasikan gim berdasarkan usia pengguna, dengan kriteria yang jelas tentang konten yang dimaksud dapat diakses oleh setiap kelompok usia. Klasifikasi gim ini juga berdasarkan pada bervariasi faktor, termasuk konten yang tersebut berkemungkinan merugikan seperti rokok, alkohol, narkotika, kekerasan, serta judi.

Artikel ini disadur dari Pakar: Pemerintah perlu pastikan tak ada uang taruhan dalam gim