SOLO – Wakila Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka menanggapi polemik revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran .Gibran mengungkapkan dirinya menginginkan adanya keterbukaan dari hubungan dengan media berita online serta cetak dengan pihak pemerintah seperti sekarang ini.
“Kami pengennya dengan teman-teman media elektronik serta cetak bisa jadi terbuka seperti ini,” ucapannya pada saat diwawancarai pada Solo, Awal Minggu (20/5/2024).
Wali Pusat Kota Solo itu menunjukkan hubungan yang digunakan terjalin baik dengan para awak media selama menjabat.
“Kalau ada pertanyaan kan semuanya tak jawab. Seng aneh, seng ra cetho, tak jawab kabeh,” tuturnya.
Putra Sulung Presiden Jokowi itu pun menegaskan bahwa sebagai pemerintah dirinya menginginkan pemberitaan yang dimaksud adil. Namun demikian, ia siap menampung beragam masukan dari para pewarta.
“Intinya kami ingin yang fair-fair aja. Dan sekali lagi, jikalau ada masukan dari teman-teman press ya silakan,” tutup dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Persatuan Wartawan Tanah Air (PWI) Hendry Ch Bangun menolak pasal-pasal yang merugikan kebebasan pers di draf RUU Penyiaran. PWI menyoroti dua klausul pada RUU Penyiaran itu.
“Yang kami prihatinkan itu sebetulnya ada dua. Pertama mengenai larangan jurnalisme investigasi, yang mana kedua nanti sengketa kewenangan di penanganan pengaduan,” ujar Hendry di dalam Kantor Dewan Pers, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (15/5/2024).
Sikap yang tersebut mirip disampaikan Dewan Pers yang menolak draf revisi RUU tentang Penyiaran yang dianggap memberangus pers. Dewan Pers pun mengungkapkan tiga pasal krusial pada RUU penyiaran yang mana dianggap mencekal kebebasan pers.
Artikel ini disadur dari Polemik RUU Penyiaran, Gibran: Kami Pengen Media Bisa Terbuka seperti Sekarang Ini
