JAKARTA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terus berupaya mengoptimalkan implementasi Peraturan pemerintahan (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Pendidikan Nasional. Sebab secara garis besar lembaga pendidikan Pancasila berbeda dengan Pendidikan Pancasila serta Kewarganegraan (PPKN).
“Dalam penerapan Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila muatannya terdiri dari materi kognitif 30% lalu 70% praktik,” ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada waktu berubah menjadi pembicara kunci pada kegiatan Perkuatan Jaringan Pendidikan Pancasila melalui Pemanfaatan Buku Teks Utama Pancasila di dalam Medan, Sumatera Utara, Jumat, (17/5/2024).
Pendidikan Pancasila dinyatakan sebagai muatan wajib di kurikulum setiap jenjang sekolah di rangka pengamalan nilai-nilai Pancasila pada berhidupan hidup sebagai bangsa lalu bernegara.
“Dengan demikian, implementasi BTU Pendidikan Pancasila yang digunakan menitikberatkan pada Pancasila pada tindakan diharapkan dapat mampu mengokohkan para pelajar terhadap pengetahuan, keyakinan serta habituasi,” paparnya.
Yudian berharap kegiatan yang disebutkan dapat sarana untuk memaksimalkan pengimplementasian BTU Pendidikan Pancasila ke setiap jenjang satuan institusi belajar di Indonesia.
Deputi Sektor Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi serta Jaringan BPIP Prakoso mengatakan, BPIP terus berupaya menginternalisasikan dan juga mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, salah satunya melalui BTU Pendidikan Pancasila.
“Upaya ini kita terus bekerja identik dengan bervariasi sektor salah satunya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Investigasi juga Teknologi. Kita harapkan dengan dilaksanakannya BTU Pendidikan Pancasila ini, dapat meningkatkan keimanan, ketakwaan, berkarakter Pancasila serta memiliki keterampilan”, ucapnya.
Prakoso juga mengemukakan tujuan diimplementasikannya BTU Pendidikan Pancasila diharapkan dapat mewujudkan Nusantara Emas 2045.
Artikel ini disadur dari Pendidikan Pancasila Beda dengan PPKn, Kepala BPIP Perkuat Implementasi BTU di Sekolah
