Slamet Pribadi
SEPERTI halilintar menyambar, yang digunakan terlihat ada kilatan cahaya dan juga pendapat menggelegar, menghasilkan khalayak terkejut bahkan ada yang digunakan menghentikan telinga pada waktu mengawasi lalu mendengar pernyataan kilat tersebut. Seperti di mana mendadak ada anggota DPR ke Senayan melempar usulan agar money politics atau urusan politik uang dilegalkan. Hal itu dilontarkan pada ketika rapat antara anggota DPR dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di dalam Gedung DPR.
Ini suatu hal yang dimaksud aneh tercetus dari manusia politisi yang tersebut harusnya mengerti akan bahwa apa pun alasannya satu di antaranya dari sisi hukum pidana, money politics yang disebutkan ada kejahatan. Money politics mengakibatkan mental berdemokrasi menjadi runtuh oleh sebab itu telah dilakukan melanggar asas jujur lalu adil.
Seharusnya yang mana terhormat anggota DPR harus menimbulkan kisi-kisi pencegahan agar pada setiap penyelenggaraan pemilihan umum bersih dari money politics dan juga kebijakan pemerintah itu berubah jadi indah dan juga cerdas pada melaksanakan tujuan negara.
Money politics pada perspektif hukum adalah persoalan hukum kemudian kejahatan, baik pemberi maupun penerima, memunculkan akibat yang tersebut merusak, yang dimaksud berawal dari niat dan juga kesempatan untuk mengacaukan sebagai menyuap atau money politics.
Berapa pun jumlahnya, money politics adalah perbuatan melanggar hukum. Jadi, upaya yang mau melegalkan adalah rencana yang jahat terhadap negara juga salah satunya terhadap demokrasi.
Selama ini para politisi enggan menyatakan bahwa money politics itu adalah sebuah kejahatan juga pelanggaran hukum, akibat para politisi sibuk dengan rencana besar untuk merebut kekuasaan saja. Sementara, institusi belajar urusan politik yang mana menyebabkan masyarakat cerdas berpolitik mendapat porsi yang tersebut sangat kecil sekali.
Di sinilah hukum menjadi terinjak-injak oleh kekuasaan para elite negeri ini yang sibuk dengan kekuasaan, lantaran antara hukum lalu urusan politik saling mebutuhkan. Hukum adalah hasil politik, sedangkan kebijakan pemerintah tanpa hukum bermetamorfosis menjadi amburadul.
Jadi para politisi, janganlah berpikir melegalkan money politics.
Artikel ini disadur dari Money Politics Dilegalkan, Oh No!
