JAKARTA – Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Fahmy Alaydroes menganggap pembahasan terkait keluhan melonjaknya biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) harus berpijak pada ideologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila. Ia mengingatkan keberadaan Sila ke-5.
“Tentunya kita harus berpijak pada ideologi bangsa kita yaitu Pancasila. Di sila kelima jelas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Hal ini harus berubah jadi pijakan utama ketika kita mengeksplorasi hambatan UKT ini,” tegas Fahmy pada keterang ditulis yang digunakan dikutip, Mingguan (26/5/2024).
Selain Pancasila, Fahmy menganggap amanat konstitusi juga sanggup dijadikan pijakan pada menentukan biaya UKT. Dalam amanat konstitusi, kata Fahmy, jelas sekali tujuan bernegara kemudian bernegara adalah mencerdaskan keberadaan bangsa.
“Lalu kita masuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi. Pada undang-undang yang dimaksud pada pasal menimbang, itu jelas disebutkan di poin B bahwa sesungguhnya perguruan membesar atau institusi belajar tinggi itu adalah lembaga strategis pada upaya mencerdaskan hidup bangsa,” katanya.
Kendati demikian, Fahmy mengatakan, tak dapat tak semuanya harus menjadikan institusi belajar lebih tinggi suatu hal yang mana sangat krusial dan juga penting bila bangsa ingin maju, beradab, serta cerdas. Menurutnya, institusi belajar wajib 12 tahun belum mampu mencerdaskan rakyat.
“Kalau kita cuma berpijak pada sekolah dasar dan juga menengah, hanya sekali kewajiban belajar 12 tahun, belum mampu menjadikan bangsa kita cerdas. Lulusan SMP kemudian SMA ini masih belum sanggup mengangkat harkat kemudian martabat bangsa juga negara kita di mata dunia,” ujarnya.
Dengan begitu, kata Fahmy, pemerintah dan juga semua pihak harus benar-benar memberikan perhatian yang serius terhadap kesempatan juga kesempatan bagi semua anak bangsa untuk mengenyam institusi belajar tinggi.
“Kalau semua sudah ada clear, maka semua hal yang digunakan terkait dengan kesulitan pembiayaan pada perguruan tinggi, itu garda terdepannya harus negara. Negara itu harus mampu memikirkan teknis pembiayaan. pemerintahan tidak ada boleh berlepas tangan dan juga bukan boleh mendeklarasikan semua pembiayaan pada perguruan tinggi,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Legislator PKS: Negara Harus Hadir Pikirkan Teknis Pembiayaan Pendidikan Tinggi
