JAKARTA – Legislator dari Partai Golkar Emanuel Melkiades Laka Lena bicara keunggulan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesehatan. Setelah sistem KRIS diterapkan, pembaharuan yang tersebut akan pasien rasakan di antaranya isi tempat tidur rawan inap kelas tiga dari 12 menjadi semata-mata empat.
“Maksud KRIS sangat baik melakukan konfirmasi bahwa pelayanan rumah sakit sekali lagi ke kelas rawat inap tidak pengobatan, itu memenuhi 12 standarisasi pelayanan,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR ini, Hari Jumat (24/5/2024).
Dia menggambarkan seperti apa pelayanan KRIS. Dahulu, rumah sakit kelas tiga ditemukan ada bangsal berisi 12 tempat tidur di ruangan rawat inap. Dengan KRIS, maksimal untuk kelas tiga itu empat tempat tidur.
Kemudian, kata dia, dulu ada bangsal kelas tiga tanpa kamar mandi di dalam dalam. Di era KRIS, wajib kamar mandi di dalam di bangsal. Sistem KRIS juga mengatur ventilasi harus bagus, pencahayaan bagus, suhu ruangan terkontrol baik yang mana sejuk juga memakai pendingin ruangan, ada tirai, kemudian jalan menuju ke tempat tidur diatur.
Dia melanjutkan, pasien laki-laki serta perempuan itu harus dibuat perbedaan kamar, dan juga ada ruangan infeksi kemudian non infeksi. “Hal itu dikerjakan pada rangka memverifikasi seseorang pasien mendapatkan pelayanan yang betul-betul standar lalu ideal,” ungkapnya.
“Dan itu harus dilaksanakan ke seluruh Tanah Air, dilayani dengan 12 kriteria standarisasi pelayanan yang mana identik ke kelas 3, baik yang mana ada dalam Papua, Rote, Miangas, sampai Sabang iitu harus mirip semua,” sambung Melki.
Dia mengatakan, semua pelayanan dengan KRIS, secara bertahap akan berlaku paling lambat akhir Juni 2025 ke seluruh rumah sakit ke pusat maupun daerah, milik pemerintah ataupun swasta.
“Tentu ini pasti akan memproduksi masyarakat mendapatkan pelayanan lebih lanjut baik di dalam seluruh Tanah Air kemudian meningkatkan pelayanan BPJS Bidang Kesehatan jadi lebih lanjut baik lagi. Kebijakan ini akan menciptakan BPJS Bidang Kesehatan akan bermetamorfosis menjadi lebih besar baik bekerja sebanding dengan pihak rumah sakit,” tuturnya.
Karena itu, lanjut Melki, implementasi KRIS harus sebaik mungkin. Dia berharap bervariasi regulasi lanjutan dari kebijakan presiden bisa jadi diturunkan mulai tingkat permenkes juga sebagainya.
Dia mengkaji pengelola rumah sakit swasta tak penting cemas terhadap biaya sebab ada pengubahan pelayanan berubah jadi sistem KRIS. Sebab, kata Melki, pemerintah nantinya akan mencari pihak-pihak swasta yang akan membantu melalui acara CSR.
“Kita terus lakukan evaluasi, lalu terakhir khusus rumah sakit swasta kemudian kegamanaan yang dimaksud memiliki kesulitan (pembiayaan) akan kita carikan pihak pihak swasta yang digunakan memiliki CSR yang baik kemudian dapat membantu menyokong rumah sakit swasta lalu keagamaan untuk sanggup menggalang pelayanan KRIS,” pungkasnya
Artikel ini disadur dari Legislator Golkar Bicara Keunggulan Sistem KRIS BPJS Kesehatan
