JAKARTA – Koalisi Komunitas Sipil Antikorupsi mengadakan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana. Audiensi itu guna mengeksplorasi perbuatan lanjut dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) Komisioner serta Dewan Pengawas KPK.
Koordinator Negara Indonesia Corupption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana memaparkan bahwa dirinya yang digunakan berubah jadi bagian dari Koalisi Komunitas Sipil Antikorupsi menyampaikan beberapa hal untuk Deputi V KSP.
“Maka dari itu kami menyampaikan dua hal sebenarnya. Satu mengenai kriteria. Lagi-lagi kami ungkapkan persoalan integritas, kompetensi kemudian tak punya afiliasi, kedekatan dengan institusi negara tertentu, atau kelompok kebijakan pemerintah tertentu sebelum presiden nanti menentukan siapa yang tersebut mengisi pos sebagai Pansel Pimpinan serta Dewas KPK,” ujar Kurnia dalam Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Awal Minggu (20/5/2024).
Hal lainnya, kata Kurnia, pihaknya menyerukan dokumen sebagian usulan nama Pansel dari Koalisi Warga Sipil Antikorupsi.
“Kami juga menyerukan satu dokumen yang mana berisi beberapa orang nama usulan dari rakyat sipil untuk dapat dipertimbangkan, atau diteruskan oleh Deputi V KSP ke meja Presiden. Agar kemudian dapat dipertimbangkan secara baik,” jelas Kurnia.
Kurnia menegaskan bahwa Presiden Jokowi harus memilih Pansel Capim KPK secara baik dan juga benar agar tidaklah terulang kejadian yang digunakan memunculkan pemimpin lembaga antikorupsi yang bermasalah.
“Belajar dari 2019, Pansel yang mana dibuat oleh Pak Jokowi, menciptakan pimpinan KPK bermasalah. Mestinya di titik itu menjadi evaluasi, apalagi kami mengingatkan untuk KSP ini merupakan kesempatan akhir bagi KSP, pemerintah, khususnya presiden sebelum nanti purnatugas pada tanggal 20 Oktober untuk memulihkan citra KPK yang mana buruk dikarenakan revisi UU KPK serta langkah-langkah pemilihan pimpinan KPK,” jelas Kurnia.
Kurnia mengungkapkan bahwa pihaknya menyerukan 20 nama calon Pansel Capim KPK untuk Deputi V KSP. Namun, dirinya tiada mau membeberkan siapa sosok 20 nama tersebut.
“Ada tambahan dari 20 nama kita serahkan ke Deputi V KSP,” kata Kurnia.
Artikel ini disadur dari Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Serahkan 20 Nama Pansel Capim KPK ke KSP
