JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup serta Kehutanan (KLHK) kembali menyosialisasikan Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 di dalam tingkat sub nasional. Sosialisasi di rangka akselarerasi implementasi Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 diselenggarakan di dalam Provinsi Jawa Timur, belum lama ini.
Hal ini merupakan salah satu langkah strategis yang digunakan dikerjakan dengan menyebarluaskan informasi secara luas pada stakeholder hingga ke tingkat tapak terhadap Rencana Operasional (Renops) Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Sebelumnya, pada tahun 2022-2023 telah terjadi dilaksanakan Sosialisasi Wilayah Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 pada 6 regional yaitu Wilayah Sumatera, Wilayah Jawa Bagian Barat, Wilayah Jawa Bagian Timur, Bali lalu Nusa Tenggara, Lokal Sulawesi, Daerah Kalimantan, serta Wilayah Maluku Papua.
Sosialisasi pada tingkat sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 akan dikerjakan juga di dalam 28 provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, juga Papua.
Sosialisasi sub nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 dibuka secara secara langsung Penjabat (Pj) Pemimpin wilayah Jawa Timur Adhy Karyono serta dihadiri oleh para pemangku kepentingan antara lain dinas-dinas terkait di otoritas Provinsi, Kota/Kabupaten pada Jawa Timur, Tim Tani Hutan (KTH), Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penyuluh Kehutanan, tokoh masyarakat, akademisi, dan juga awak media.
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan juga Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, komitmen Nusantara menahan laju peningkatan suhu global dan juga pembaharuan iklim dituangkan di dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebagai perbuatan lanjut Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Indonesia telah dilakukan meratifikasi Persetujuan Paris sebagaimana dinyatakan pada UU Nomor 16 Tahun 2016. Persetujuan Paris mengharuskan Nusantara untuk menguraikan lalu mengkomunikasikan aksi ketahanan iklim setelahnya 2020 pada dokumen sumbangan yang dimaksud ditetapkan secara nasional (NDC) dan juga sudah pernah menetapkan peta jalan mitigasi sebagai acuan pelaksanaan NDC.
Dokumen Peta Jalan (Road Map) merupakan pedoman bagi para pemangku kepentingan baik pemerintah, pemerintah daerah, bumi perniagaan maupun komunitas di upaya pencapaian target NDC melalui penyediaan informasi tentang perencanaan, tata waktu, dan juga penetapan target penurunan emisi GRK secara rinci per sub sektor. Kemudian, mengidentifikasi seluruh aspek yang tersebut membantu pencapaian target (KLHK 2019).
Dalam mencapai target jangka panjang, NDC berperan menjembatani komitmen penurunan emisi menuju Net Sink melalui penguatan juga peningkatan aksi mitigasi lalu dukungan internasional, teristimewa pada sektor lahan serta kehutanan sebagai salah satu sektor kunci.
Artikel ini disadur dari KLHK Terus Sosialisasikan FOLU Net Sink 2030
