Jakarta –
KPK mengundang Ketua Umum Partai Solidaritas Tanah Air (Ketum PSI) Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi terkait dengan heboh dugaan pemakaian jet pribadi. Ketua KPK Nawawi Pomolango mengumumkan Kaesang memang benar tidak subjek hukum yang mana ditangani KPK dikarenakan tidak pelaksana negara, tetapi menurutnya hal ini harus dilakukan.
“Melakukan klarifikasi berhadapan dengan isu-isu yang disebutkan adalah merupakan lingkup tugas kewenangan KPK. Yang bersangkutan kemungkinan besar memang sebenarnya tidak pelaksana negara, tapi semua umum mengetahui siapa sosok yang mana bersangkutan. Tentu harus diklarifikasi apakah kemudahan-kemudahan yang dimaksud diperoleh yang digunakan bersangkutan ada kaitannya misalnya dengan jabatan-jabatan pengurus negara yang digunakan disandang keluarganya,” ucap Nawawi terhadap wartawan, hari terakhir pekan (30/8/2024).
Secara terpisah Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyinggung salah satu kegiatan KPK yang melibatkan para ketua umum parpol diantaranya Kaesang. Alex menyoroti tentang salah satu nilai antikorupsi yaitu dengan hidup sederhana.
“Kita tahu Saudara Kaesang ketika ini bermetamorfosis menjadi Ketua Umum PSI, lalu KPK beberapa waktu kemudian sudah ada melakukan institusi belajar urusan politik cerdas berintegritas. Dalam rangka itu kami menggerakkan Saudara Kaesang itu supaya ke pada perilaku hidup sehari-hari maupun selaku ketua partai urusan politik itu juga jadi role model nilai-nilai antikorupsi,” kata Alex ke gedung Merah Putih KPK, Ibukota Indonesia Selatan pada hari yang digunakan sama.
“Salah satunya apa nilai-nilai antikorupsi? Hidup sederhana,” sambung Alex.
Alex menyatakan klarifikasi terhadap Kaesang terkait isu sarana jet pribadi penting untuk dilakukan. Klarifikasi itu, kata Alex, untuk mendalami adanya dugaan perbuatan bertarung dengan hukum.
“Kalau KPK bukan melakukan klarifikasi, ini dapat jadi modus untuk melakukan pencucian uang atau apa pun tentunya atau aset. Kalau kami mendapat informasi dari warga seperti itu juga kami tak mengklarifikasi, ya nggak benar juga,” jelas Alex.
Menurut Alex, KPK juga tiada menangguhkan mata terkait sarana jet pribadi yang mana diterima Kaesang berasal dari urusan bisnisnya. Jika fakta itu ditemukan KPK ketika klarifikasi Kaesang, kata Alex, maka Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan bisa jadi melakukan penelusuran.
“Misalnya itu bagian dari prasarana yang diberikan oleh perusahaan, nggak ada persoalan, bukanlah korupsi tidak gratifikasi. Apakah selesai itu? Oh nggak. Kalau itu prasarana yang diberikan oleh perusahaan yang dimaksud diberikan untuk saudara Kaesang berarti itu bagian dari penghasilan. Biarlah bermetamorfosis menjadi urusannya Kementerian Keuangan di hal ini Direktorat Jenderal Pajak sewaktu nanti ada laporan pajak tinggal dicek apakah ada penghasilan dalam bentuk sarana tadi itu,” tutur Alex.
“Jadi tak selesai di dalam KPK tapi saat itu bagian sarana yang dimaksud diberikan perusahaan itu berubah menjadi penghasilan yang mana bersangkutan dan juga itu pasti temen-temen dari Ditjen Pajak yang digunakan akan menindaklanjuti itu. Itu mekanismenya. Buat KPK semata-mata ingin mengklarifikasi terkait ada tidaknya unsur atau relevansinya dengan pelaksana negara juga juga untuk melakukan lembaga pendidikan antikorupsi,” sambungnya.
KPK juga meminta-minta peran bergerak Kaesang pada menjelaskan prasarana jet pribadi diterimanya. Namun Alex mengutarakan penjelasan pribadi dari Kaesang itu tidak ada akan menghentikan undangan klarifikasi yang mana sudah dijadwalkan KPK untuk Ketum PSI tersebut.
“Sebelum mengundang kadang-kadang dari pihak akan kita klarifikasi ia sudah ada men-declare terkait berita yang dimaksud ada di dalam masyarakat. Kan baik juga bagi yang digunakan bersangkutan. Apakah itu nanti akan menghentikan klarifikasi yang mana direalisasikan KPK? Tentu sesuai dengan keperluan dari Kedeputian Pencegahan lalu Direktorat Gratifikasi,” tutur Alex.
Dia menambahkan, pemberitahuan yang digunakan dikerjakan Kaesang nanti diharapkan memuat bukti-bukti pembayaran mengenai jet pribadi yang digunakan digunakannya dengan Erina.
“Kami sih berharap sewaktu melakukan pengumuman apapun disertai bukti dong, ‘Oh nggak, saya bayar sendiri, ini loh bukti transfernya’. Jadi clear dong. Hal seperti itu yang sebetulnya bukan sekadar deklarasi, tapi juga tolong dong sertakan buktinya,” pungkas Alex.
(ygs/dhn)
Artikel ini disadur dari Ketua KPK Tegaskan Bisa Klarifikasi Meski Kaesang Bukan Penyelenggara Negara
