JAKARTA – Wacana mengubah nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) bermetamorfosis menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) terus menuai sorotan di masyarakat. Saat ini, Rancangan Undang-Undang ini telah terjadi menjadi UU usulan DPR.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menganggap idealnya pembaharuan nomenklatur ini harus dikaji lebih besar pada juga melibatkan banyak pihak.
“Jika Wantimpres diubah secara konstitusi, maka kerangka yang mana mengisi organisasi yang disebutkan tiada lagi berubah jadi kewenangan penuh presiden, melainkan diperlukan keterlibatan parlemen kemudian perwakilan tokoh masyarakat,” ucapannya dihubungi SINDOnews, Hari Sabtu (13/7/2024).
Dirinya belum meninjau relevansi dari inovasi nomenklatur ini. Karena, apabila belaka mengubah nama, maka tugas DPA tak berjauhan dari tugas-tugas Wantimpres yang dimaksud ada sekarang ini.
“Karena semata-mata akan bermetamorfosis menjadi gimik kebijakan pemerintah kemudian kompetisi balas jasa pada tokoh-tokoh pada pemenangan pilpres. DPA akan sama dengan duta besar, komisioner perusahaan negara, yang mana selama ini berbagai ditempati oleh volunteer politik,” ungkapnya.
Oleh lantaran itu, Dedi menyarankan agar kedudukan DPA ini dikaji sama-sama antara DPR serta pemerintah, termasuk dengan presiden terpilih. “Sehingga mungkin saja sekadar bagi presiden terpilih menentukan siapa hanya yang akan masuk ke DPA, itu apabila DPA dilihat mirip dengan Wantimpres,” katanya.
Artikel ini disadur dari DPA Diingatkan Tak Jadi Gimik Politik dan Ajang Balas Jasa
