JAKARTA – Wakil Ketua Umum nonaktif Partai Periode Bintang (PBB) Sukmo Harsono memandang Yusril Ihza Mahendra cocok menjadi Menteri Koordinator Sektor Politik, Hukum, lalu Keselamatan (Menko Polhukam) ke kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Kendati demikian, Sukmo mengakui figur menteri merupakan hak prerogatif Presiden terpilih Prabowo.
“Kabinet lalu akan calon menteri dan juga jumlah agregat lalu siapa yang dimaksud paling pas menduduki sikap tertentu sepenuhnya kewenangan Presiden Prabowo,” kata Sukmo untuk SINDOnews, Kamis (23/5/2024).
Duta Besar (Dubes) Republik Nusantara untuk Panama City ini mengemukakan tantangan ke depan tentu akan bermetamorfosis menjadi pertimbangan presiden. “Kalau merujuk Kemenko Polhukam beberapa waktu yang mana kemudian diisi oleh Prof Mahfud MD, maka idealnya kedudukan yang disebutkan dilanjutkan oleh Prof Yusril Ihza Mahendra,” tuturnya.
Sukmo Harsono. Foto/Istimewa
Dengan demikian, Sukmo yakin akan ada keberlanjutan kebijakan akibat keduanya miliki latar belakang yang sama. “Posisi Pak Yusril yang digunakan pada waktu ini bukanlah lagi ketua umum partai tentu akan lebih besar strategis mengurus beberapa kementerian pada bawah kordinasinya. Namun demikian, semua kembali untuk Presiden Prabowo yang paling tepat memilih para calon menterinya,” pungkasnya.
Diketahui, Yusril mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Periode Bintang (PBB). Keinginannya itu disampaikan pada sidang Musyawarah Dewan Partai (MDP) yang tersebut diselenggarakan pada DPP PBB Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu, 18 Mei 2024.
MDP merupakan lembaga tertinggi pada di kerangka organisasi PBB yang mana berwenang mengambil keputusan-keputusan penting seperti melakukan pembaharuan terbatas Anggaran Dasar juga Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) juga memilih manusia penjabat ketua umum jikalau ketua umum yang dimaksud dipilih muktamar berhalangan tetap.
Permintaan Yusril mengundurkan diri diterima oleh kontestan MDP yang digunakan terdiri berhadapan dengan DPP PBB, Dewan Pimpinan Wilayah, juga badan-badan khusus, juga otonom PBB yang seluruhnya berjumlah 49 kata-kata di pengambilan keputusan.
Artikel ini disadur dari PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam
