JAKARTA – Ketua DPP PDIP bidang Politik, Puan Maharani membacakan 17 rekomendasi eksternal pasca menyelesaikan Rakernas V PDIP di dalam Beach City International Stadium, Ancol, Ibukota Indonesia Utara, Hari Minggu (26/5/2024).
Sebelum membacakan rekomendasi itu, Puan mengumumkan PDIP sudah pernah mencermati beragam persoalan yang mana belakangan ini dihadapi bangsa Indonesia.
“Atas dasar jalan kebenaran di berpolitik, PDI Perjuangan mencermati persoalan perekonomian yang digunakan tak ringan, dampak pemanasan global, ancaman krisis pangan, bervariasi persoalan geopolitik, lalu disrupsi hidup akibat perkembangan teknologi,” kata Puan.
Dia menambahkan, Rakernas V PDIP ini dilaksanakan pada rangka menyikapi kemerosotan demokrasi pada Pemilihan Umum 2024 dan juga transisi pemerintahan yang mana akan datang, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah strategis meraih kemenangan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Serta merumuskan program-program yang digunakan berpihak terhadap kepentingan rakyat.
Berikut isi lengkap 17 poin rekomendasi eksternal Rakernas V PDIP:
1. Rakernas V Partai menganggap pemilihan 2024 merupakan pemilihan yang mana paling buruk di sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, kemudian masifnya praktik urusan politik uang (money politics).
Buruknya penyelenggaraan pemilihan umum ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan pelopor pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, Rakernas V merekomendasikan peningkatan kualitas demokrasi melalui peninjauan kembali sistem Pemilu, konsolidasi demokrasi, pelembagaan partai politik, penguatan pers lalu masyarakat sipil, dan juga memacu reformasi sistem hukum yang tersebut berkeadilan.
2. Rakernas V Partai mengkaji untuk meningkatkan kualitas demokrasi Nusantara memerlukan fungsi kontrol kemudian penyeimbang (checks and balances). Pada pada waktu bersamaan, salah satu tujuan partai kebijakan pemerintah adalah untuk mendapatkan kekuasaan secara konstitusional melalui Pemilu.
Untuk itu, Rakernas V Partai merekomendasikan untuk Fraksi PDIP DPR RI agar memacu kebijakan legislasi bagi peningkatan kualitas demokrasi Pancasila; untuk penguatan pelembagaan partai, juga menggalakkan perlakuan setara dan juga adil antara partai kebijakan pemerintah yang tersebut berada dalam di pemerintahan juga yang mana berada diluar pemerintahan.
3. Rakernas V Partai menolak penyelenggaraan hukum sebagai alat kekuasaan (autocratic legalism) sebagaimana terjadi melalui inovasi UU MK, lalu inovasi UU Penyiaran. Sedangkan terhadap putusan perkara Nomor 90/PUU XXI/2023 yang digunakan memasukkan materi muatan baru tentang persyaratan calon presiden juga delegasi presiden, Rakernas V menyimpulkan bahwa hal yang dimaksud telah terjadi melanggar batas kewenangan kemudian mengambil alih kewenangan DPR sebagai lembaga pembuat undang-undang.
4. Rakernas V Partai mengundang para ahli hukum tata negara, penduduk sipil, pers, akademisi, intelektual, juga seluruh elemen pro demokrasi untuk melakukan evaluasi secara obyektif melawan pelaksanaan pemilihan raya 2024. Selanjutnya Rakernas V menegaskan pentingnya untuk mengerti kembali keseluruhan aspek sosiologis politis dikeluarkannya TAP MPR Nomor VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI lalu Polri dan juga TAP MPR Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI juga Polri (terlampir lalu berubah menjadi bagian yang digunakan tidaklah terpisahkan dari sikap urusan politik Partai).
5. Rakernas V Partai menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk melindungi lalu mewujudkan cita-cita reformasi, khususnya pelembagaan demokrasi yang berkedaulatan rakyat; pemberantasan korupsi, kolusi serta nepotisme (KKN); penguatan pers dan juga penduduk sipil; supremasi hukum; pelembagaan partai politik; pelopor Pemilihan Umum yang mana jurdil, dan juga menempatkan TNI juga POLRI agar semakin profesional; dan juga mempunyai kedudukan yang dimaksud setara sesuai dengan hormat kemudian sejarah pembentukannya; tugas, fungsi, dan juga kewenangannya sesuai UUD NRI tahun 1945.
6. Rakernas V Partai setelahnya mendengarkan pendapat arus bawah dari Anak Ranting, Ranting hingga Pengurus Anak Pusat Partai, lalu sebagai konsistensi sikap menyimpan demokrasi, merekomendasikan untuk Ketua Umum DPP PDIP untuk cuma melakukan kerja sejenis juga komunikasi kebijakan pemerintah dengan pihak-pihak yang miliki komitmen lebih tinggi ke di menjamin pelaksanaan rencana reformasi, penguatan supremasi hukum, kemudian sistem meritokrasi, juga peningkatan kualitas demokrasi yang digunakan berkedaulatan rakyat guna peningkatan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Rakernas V Partai mengucapkan terima kasih untuk seluruh rakyat Indonesi yang tersebut sudah memberikan dukungan untuk Ganjar Pranowo lalu Prof. Mahfud MD, dan juga PDI Perjuangan dipercaya rakyat mengungguli pemilihan raya Legislatif tiga kali berturut-turut. Kepercayaan rakyat harus diwujudkan untuk memperbaiki Tiga Pilar Partai (Struktural, Legislatif, dan juga Eksekutif).
Artikel ini disadur dari 17 Rekomendasi Rakernas V PDIP, Ini Isi Lengkapnya
