JAKARTA – Hakim Konstitusi diajak kembali ke jalan yang dimaksud lurus mendekati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2024. Sebab, proses pemilihan 2024 dianggap sudah pernah sejumlah berjalan dugaan penyimpangan kekuasaan dan juga praktik nepotisme.
MK dijadwalkan membacakan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 pada Senin, 22 April mendatang. “Sebagai penjaga konstitusi, hakim Yang Mulia mengemban amanah mulia untuk menyimpan konstitusi dari kecacatan yang semakin parah,” kata Pemikir Kebinekaan Sukidi Mulyadi pada acara bertema Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan pemilihan raya 2024 pada Jakarta, hari terakhir pekan (19/4/2024).
“Kerusakan konstitusi itu tercermin pada serangkaian legitimasi nepotisme yang mana muncul dalam MK itu sendiri. Karena itu, Yang Mulia, saya mengundang terhadap Yang Mulia untuk kembali ke jalan yang mana lurus, jalan siraathal mustaqiim,” sambung Sukidi, Doktor jebolan Harvard University ini.
Dia menuturkan, apabila para Hakim Konstitusi kembali ke jalan yang mana lurus, maka Tuhan akan meridai MK untuk menegakkan konstitusi yang tersebut memberikan asas kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sukidi menambahkan, sebagai penjaga konstitusi, pihaknya juga berharap para Hakim Konstitusi bisa saja mengurai akar hambatan Pilpres 2024.
Sebab menurutnya, akar permasalahan pilpres adalah apa yang dimaksud disuarakan oleh putri proklamator dan juga pendiri republik yakni Megawati Soekarnoputri. “Inilah akar kesulitan utama yang disuarakan secara jernih oleh Bu Megawati. Nepotisme dan juga dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh presiden. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah praktik nepotisme yang dimaksud melibatkan ketua MK, presiden, dan juga putra mahkotanya,” pungkasnya.
Artikel ini disadur dari Hakim Konstitusi Diajak Kembali ke Jalan Lurus Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024
