JAKARTA – Anggota Tim Hukum Ganjar-Mahfud , Firman Jaya Daeli mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyimpan konstitusi juga sistem kebijakan pemerintah yang demokrasi. Hal itu menjauhi sidang pembacaan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pada Hari Senin (22/4/2024).
“Memang MK dibentuk didirikan pada rangka untuk melindungi ketatanegaraan kita, merawat konstitusionalitas sistem urusan politik yang mana demokratis, merawat konstitusionalisme Pilpres kita,” ujar Firman Jaya Daeli di diskusi pada kawasan DKI Jakarta Pusat, Hari Sabtu (20/4/2024).
Menurut Firman, demokrasi dalam Nusantara sudah ada mengalami kemunduran. Oleh sebabnya, solusi terbaik menyelamatkan demokrasi ialah MK diharapkan sanggup melakukan pemungutan pernyataan ulang (PSU) dan juga mendiskualifikasi pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Jadi demokrasi yang mana sudah ada mengalami regresi keterpurukan maka solusi terbaik solusi konstitusional adalah ada Pemungutan Suara Ulang juga juga pendiskualifikasian paslon 02,” tegasnya.
Firman kembali menegaskan bahwa MK memiliki wewenang untuk mengabulkan permohonan dari kubu Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Sebab menurutnya Pilpres 2024 ini diawali dengan nepotisme yang mana berujung pada penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
“MK oleh sebab itu ini adalah lembaga tunggal yang diberikan kewenangan tertinggi maka tentu dikembalikan terhadap MK,” tutupnya.
Artikel ini disadur dari Tim Hukum Ganjar-Mahfud Ingatkan MK Jaga Konstitusi: Solusi Terbaik PSU dan Diskualifikasi Prabowo-Gibran
