JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) , Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menginginkan kesejahteraan prajuritnya bisa saja meningkat lewat kenaikan gaji. Ketimbang meributkan permasalahan usulan RUU TNI menghapus aturan yang melarang tentara untuk berbisnis.
Namun apabila permanen diperbolehkan TNI untuk berbisnis, Maruli juga miliki saran agar ada aturan yang digunakan tegas masalah batasan kegiatan bisnis prajurit.
“Ya kita juga maunya begitu, cuman kan kalau saran saya dibuat batasan aja, dipertegas nih gimana aturan-aturannya supaya kita masih diperbolehkan (tetap berbisnis),” ujar Maruli ke Mabes TNI AD, Ibukota Pusat, Awal Minggu (22/7/2024).
Apabila usulan itu ditolak, dirinya pun merasa tidak ada keberatan. “Ya kalau bukan boleh kami nurut kok tentara ini, undang-undangnya meninggalkan nggak boleh (bisnis) ya udah kalau nggak boleh, kerja lagi, itu aja.”
“Saya cuma saran cuma ya kadang-kadang yang saya bilang itu, dari institusi sendiri kalau berbicara begini takut diserang, makanya kalau temen-temen media tanya saya jawab menurut saya. Kalau misalnya dapat dibikin koridor ya kita kerjakan, kalau memang benar UU-nya mengundurkan diri dari bukan boleh ya nggak usah bisnis, itu cuma nggak usah dibikin ramai,” sambungnya.
Dirinya setuju TNI berbisnis asalkan diwujudkan ke luar jam dinas atau tak menganggu pekerjaan utamanya sebagai prajurit. Sebab menurutnya berbagai anggota TNI yang dimaksud juga sebagai ojek online (ojol) untuk menambah penghasilan.
“Selama beliau tiada mengganggu kerjaan tidaklah mengganggu pendatang lain ya kan, ya kenapa harus dilarang-larang semata-mata untuk nambah-nambah. Ya kan kebutuhan-kebutuhan sekarang kan luar biasa anak sekolah apa segala macam, kami juga nggak kemungkinan besar kalau (prajurit) nggak ada apel pagi, ya pasti kita marah,” tegasnya.
Artikel ini disadur dari Tak Masalah Anggota TNI Berbisnis, KSAD: Saran Saya Dipertegas Aturan-aturannya
