JAKARTA – Ketua DPP Lingkup Pengembangunan Kedewanan Partai Perindo , Yusuf Lakaseng menyoroti rencana Pemerintahan Prabowo yang dimaksud akan meningkatkan rasio utang Indonesi berubah jadi 48%. Menurutnya, kenaikan rasio utang itu wajar.
Apalagi, kata Yusuf, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Keuangan Negara telah terjadi menetapkan batas rasio utang sebesar 60% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB).
“Kalau menaikan rasio utang dari 38% ke 48% saya kira wajar apabila ukurannya berdasar UU keuangan negara, di dalam UU itu rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto dibolehkan sampe 60%,” kata Yusuf ketika dihubungi, Hari Jumat (12/7/2024).
Kendati demikian, Yusuf mengingatkan akan beban Anggaran Pendapatan serta Belanja Negara (APBN). Menurutnya, beban APBN akan bertambah lalu kemampuan untuk biayai keinginan sosial masyarakat akan makin tertekan bila rasio utang meningkat.
“Tapi ingat jikalau utang makin meningkat maka beban APBN makin bertambah serta kemampuan APBN untuk membiayai keinginan sosial komunitas akan makin tertekan,” kata Yusuf.
“Seperti pembiayaan sekolah dan juga kebugaran akan makin berkurang sebab porsi APBN membayar bunga utang kemudian cicilan pokok utang makin besar,” ucap Yusuf.
Atas dasar itu, Yususf mengingatkan agar pemerintahan Prabowo dapat menjalankan utanv dengan baik. Menurutnya, pendapatan negara harus ditingkatkan lebih besar dulu.
“Utang boleh bahkan itu jadi instrumen pembiayaan penyelenggaraan tapi utang harus dikelolah secara baik, pendapatan negara harus ditingkatkan secara signifikan dulu,” tandasnya.
Sekedar informasi, pemerintahan Prabowo-Gibran dikabarkan berencana akan menaiki rasio utang Nusantara dari 38% hingga menyentuh hampir 50%. Kabar itu disampaikan Hashim Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo Subianto.
Pernyataan Hashim dilontarkan di sebuah wawancara bersatu media asing, Financial Times dalam London, Inggris. Dalam kesempatan itu, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan Indonesi masih dapat meninggal rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto hingga 50%. Namun, harus disertai dengan peningkatan pendapatan negara.
“Idenya adalah menaikan pendapatan serta meninggal level utang,” ucap Hashim.
Artikel ini disadur dari Pemerintahan Prabowo Ingin Naikkan Rasio Utang, Perindo: Beban APBN Bertambah dan Kebutuhan Biaya Sosial Tertekan
